Ancaman Kohesi Sosial India - Kamplongan
NEWS  

Ancaman Kohesi Sosial India

Ilustrasi orang di India.  Foto: Pavel Laputskov/Shutterstock
Ilustrasi orang di India. Foto: Pavel Laputskov/Shutterstock

Sebagai manusia biasa, kita pasti geram membaca berita tentang sebuah kejadian yang baru-baru ini menjadi viral di India, yaitu dua wanita berjalan telanjang di sepanjang jalan negara bagian Manipur.

Kedua wanita itu dicemooh dan dilecehkan oleh orang banyak yang berbondong-bondong mendatangi mereka. Video tersebut dikabarkan direkam pada awal Mei, namun baru viral di media sosial pada Rabu (19/7) waktu setempat.

"Jika kalian tidak melepas pakaian kalian, kami akan membunuh kalian,” teriak massa.

Salah satu insiden paling memilukan terjadi di India selama kerusuhan antaretnis di wilayah Manipur. Bentrokan pecah antara Meitei, kelompok etnis terbesar di Manipur, dan beberapa etnis minoritas lainnya seperti Naga, Kuki dan Mizo. Suku Meitei mayoritas beragama Hindu. Sedangkan suku Naga dan Kuki terdiri dari pemeluk agama Nasrani.

Penyebab bentrokan bermula ketika suku Meitei berambisi untuk mendapatkan status "suku terjadwaldi daerah itu. Sebuah langkah yang ditentang oleh suku-suku lain di Manipur karena dengan status tersebut, sebuah suku biasanya akan mendapatkan prestise seperti sejumlah pekerjaan mapan di pemerintahan, slot penerimaan perguruan tinggi, hingga kursi perwakilan dari tingkat dewan desa hingga parlemen.

Kekerasan etnis di negara bagian dipicu oleh kontroversi tindakan afirmatif di mana etnis Kuki Kristen memprotes permintaan penduduk Meitei untuk status khusus, yang memungkinkan mereka untuk membeli tanah di perbukitan yang dihuni oleh Kuki dan kelompok etnis lainnya, serta mendapatkan pekerjaan di pemerintahan. .

Pada awal Agustus, konflik sektarian lainnya pecah di wilayah Gurugram yang menewaskan enam orang. Konflik tersebut menyebabkan beberapa masjid ditutup di sekitar kawasan Gurugram.

Kawasan ini sebenarnya dihuni oleh mayoritas warga muslim. Namun mereka selalu kesulitan untuk membangun tempat ibadah. Bahkan pemerintah kota yang seharusnya menjadi pengayom warga justru memblokir pembangunan masjid tersebut.

Sejarah panjang konflik horizontal di India menjadi salah satu alarm bagi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia itu. Diskriminasi dan konflik sektarian sering terjadi di India bahkan proses rekonsiliasi tidak dilakukan secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum untuk mengadili para pelaku kekerasan.

India merupakan negara yang cukup kompleks karena kondisi demografi yang sangat besar dan sistem kasta yang masih sangat kuat dan dipertahankan hingga saat ini.

Dalam pandangan saya, meski banyak tantangan bagi pemerintah India untuk menciptakan stabilitas nasional, sistem kasta dan konflik sektarian Muslim-Hindu merupakan ancaman laten yang kerap mengganggu tatanan sosial masyarakat.

Peninggalan Kolonial

Ilustrasi polisi India.  Foto: AFP/Arun Sankar
Ilustrasi polisi India. Foto: AFP/Arun Sankar

Mirip dengan sebagian besar negara di Asia dan Afrika yang mengalami masa kolonialisme, India pun demikian. Mereka dijajah oleh Inggris cukup lama dan baru bisa lepas dari penjajahan Inggris pada tahun 1947 melalui serangkaian metodologi perjuangan yang dilancarkan para pejuang India.

Ada banyak tokoh di India, namun setidaknya ada tiga tokoh sentral yang menentang penjajahan Inggris atas India, yaitu Mohandas Karamchand Gandhi atau Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Ketiga tokoh ini kemudian sangat mewarnai perjalanan India menuju kemerdekaan dan kemudian Pakistan memisahkan diri.

Dalam perkembangan selanjutnya, Gandhi menjadi sosok yang tidak setuju dengan pemisahan Pakistan dan India. Ia mau melihat India sebagai negara yang inklusif dan bersatu dalam keberagaman termasuk Muslim dan Hindu. Ali Jinnah yang kemudian melahirkan teori Dua Bangsa ketika menyaksikan gesekan yang berlarut-larut antara umat Islam dan Hindu.

Sebenarnya segregasi yang terjadi antara umat Islam dan Hindu berawal dari politik perpecahan yang dilakukan oleh Inggris ketika masih berkuasa di India. Pemerintah kolonial seringkali melakukan segregasi penduduk berdasarkan agama dan suku sehingga bermula dari konflik sektarian antara Muslim dan Hindu yang terus berlanjut.

Inggris mengakhiri kekuasaannya dengan membagi British India menjadi dua negara, yaitu India dan Pakistan. India mayoritas Hindu, sedangkan Pakistan mayoritas Muslim. Pemisahan antara umat Hindu dan Muslim ini merupakan dampak jangka panjang dari warisan kolonialisme Inggris dengan berbagai manuver kebijakan yang diterapkan selama masih berkuasa.

Dengan dipisahkannya Pakistan dan India, konflik berlanjut hingga hari ini, bahkan dalam dimensi negara bangsa. Dampaknya lebih besar lagi karena melibatkan dua otoritas yang berbeda dengan kekuatan yang hampir sama dan dipicu oleh dendam masa lalu.

Dimensi Internasional

Personel Pasukan Keamanan Perbatasan India dan Pasukan Pakistan saat Upacara Pemukulan di Kashmir, Kamis (15/8).  Foto: Kashmir
Personel Pasukan Keamanan Perbatasan India dan Pasukan Pakistan saat Upacara Pemukulan di Kashmir, Kamis (15/8). Foto: Kashmir

Konflik antara Pakistan dan India tidak lagi dilihat sebagai konflik sektarian tetapi konflik antara dua negara berdaulat. Implikasinya juga meluas ke isu regional di Asia Selatan dimana ketika terjadi perang terbuka, sebagian besar kawasan Asia Selatan akan merasakan dampaknya.

Selain itu, banyaknya jumlah umat Islam India juga mempengaruhi hubungan kedua negara karena tentunya Pakistan akan selalu berada di belakang warga Muslim-India jika pemerintah India mendiskriminasi.

Setiap kali terjadi konflik sektarian di India, seringkali mempengaruhi stabilitas sistem internasional di Asia Selatan. Di satu sisi, konflik sektarian dapat menyebabkan memburuknya keamanan di negara-negara tetangga karena perasaan persamaan agama.

Di sisi lain, dapat mengundang intervensi negara lain, baik yang bertujuan positif seperti membantu menyelesaikan konflik (melalui mediasi, sebagai fasilitator) maupun dengan cara negatif yang dapat memperparah perang.

Dengan demikian, konflik sektarian yang terjadi di dalam negeri India, memiliki dimensi internasional. Kecenderungan internasionalisasi konflik sektarian di India sangat besar akibat pengaruh Pakistan.

Mungkin jika konflik dimulai "diinternasionalkan", lebih sulit untuk menemukan solusi. Benang-benang konflik menjadi lebih rumit sehingga memperpanjang durasi konflik. Akibatnya, konflik akan merenggut lebih banyak nyawa dan harta benda.

Sistem kasta

Perempuan berdemonstrasi di Kerala, India.  Foto: AFP
Perempuan berdemonstrasi di Kerala, India. Foto: AFP

Sistem kasta di India adalah dalih untuk segregasi dalam masyarakat. Salah satu kasta yang dianggap paling rendah adalah kasta Dalit. Kasta ini bahkan dianggap tak tersentuh karena dilarang disentuh oleh kasta di atasnya.

Namun paradoksnya, sering terjadi pemerkosaan terhadap kasta Dalit. Selain itu, kasta ini tidak memiliki ruang gerak yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Sementara itu, India dengan jumlah penduduk yang sangat besar menghadapi tantangan dalam prosesnya pembangunan bangsa terutama pada masyarakat yang masih menganut sistem kasta yang kuat.

Tantangan terberat India adalah ancaman konflik horizontal akibat perbedaan kasta dan beberapa budaya masyarakat yang masih melegalkan diskriminasi. Bahkan sistem kasta sendiri sering menimbulkan kekerasan antar komunitas.

Naiknya Narendra Modi sebagai perdana menteri juga mempertajam perbedaan di masyarakat karena Narendra dikenal memiliki pendukung sayap kanan yang cenderung fasis. Mereka dapat melarang kelompok yang berbeda dari mereka, termasuk perbedaan agama.

Beberapa kali terjadi kerusuhan antar suku dan agama sejak Narendra Modi berkuasa, bahkan seruan “genosida Muslim” semakin populer di kalangan umat Hindu sayap kanan.

Naiknya Narendra Modi ke tampuk kekuasaan semakin mengancam kohesi sosial. Kelompok sayap kanan di India menjadi sangat dominan dan melakukan tindakan ilegal bahkan menyerang kelompok yang berbeda dengan mereka. Gesekan telah terjadi beberapa kali antara sayap kanan Hindu dan Muslim di berbagai negara bagian.

Faktor faktor kunci

Pengunjung Gedung Parlemen di New Delhi, India.  Foto: AFP/PRAKASH SINGH
Pengunjung Gedung Parlemen di New Delhi, India. Foto: AFP/PRAKASH SINGH

Pihak yang paling bertanggung jawab untuk membangun kembali kohesi sosial India yang kuat terletak pada pemerintah. Narendra Modi seharusnya ada untuk menjembatani proses konsolidasi sosial untuk memperkuat persatuan tetapi dalam kenyataan.

Produk hukum yang dibuat oleh pemerintah India di bawah kepemimpinan Modi semakin menegaskan bahwa kebijakannya berpihak pada kelompok sayap kanan Hindu.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah UU Amandemen Kewarganegaraan (CAA) untuk mengusulkan perubahan aturan pemberian kewarganegaraan kepada non-Muslim dari negara tetangga seperti Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan yang menghadapi penganiayaan agama sementara Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak ditawarkan kewarganegaraan di bawah undang-undang baru.

Dari analisa singkat di atas, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi bahwa India yang sudah menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia memiliki ancaman mendasar terhadap kohesi sosial, namun tetap dapat dikonsolidasikan sepanjang masa berlakunya. pemerintah dapat menjalankan pemerintahan secara adil.

Ancaman mendasar seperti sistem kasta yang masih sangat kental dan ada kasta terendah yaitu kasta Dalit, dimana sebagian masyarakat India menganggap dirinya tidak lebih baik dari binatang. Sistem kasta ini sudah beberapa kali terbukti mengganggu stabilitas rumah tangga karena sering terjadi konflik horizontal.

Hal kedua yang mungkin menjadi ancaman adalah bahwa dalam beberapa hal, pemerintah India mengeluarkan peraturan yang mendiskreditkan Muslim India padahal Islam adalah agama terbesar di India setelah Hindu.

Pada tahun 2020, ada 213 juta Muslim di India. Jika dua agama terbesar di India ini tidak melakukan konsolidasi yang solid, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi India untuk menghadapi konflik sektarian.

Ancaman ketiga terkait dengan maraknya kelompok sayap kanan Hindu di India yang kerap melanggar hukum namun pemerintah lalai memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum.

Hal ini tidak mengherankan karena partai yang berkuasa adalah Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu dan konservatif secara sosial, sementara mereka didukung oleh organisasi Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Organisasi RSS ini merupakan organisasi nasionalis Hindu yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat kesadaran nasionalis Hindu. Organisasi ini memiliki rekam jejak yang buruk dalam konflik sektarian di India. Umat ​​Islam merupakan kelompok yang sering menjadi sasaran kekerasan oleh organisasi RSS.

Gambaran ancaman kohesi sosial India itu nyata dan bisa meledak kapan saja jika ada momentum untuk memicunya. Dengan demikian, faktor kunci untuk menyelamatkan kohesi sosial India harus dimulai dari pemerintah membuat peraturan yang adil dan tidak mendiskriminasi satu kelompok masyarakat karena India adalah negara dengan penduduk yang heterogen.

Penegakan hukum juga harus lebih diperhatikan karena dalam beberapa konflik yang terjadi, hukum di India tidak terlalu memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum. Mereka bisa lolos jika memiliki kedekatan politik dengan kelompok penguasa apalagi jika mereka tergabung dalam organisasi RSS.

Pada akhirnya, India yang diproyeksikan menjadi kekuatan besar dalam geopolitik global harus menyelesaikan pekerjaan rumah di level akar rumput agar fondasinya kuat. Faktor kuncinya tentu saja ada di tangan otoritas yang berkuasa.

https://kumparan.com/minhajuddin-1666340540150758508/ancaman-kohesi-sosial-india-20wKLm8SZHT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: