Trafficking in Persons (TPPO) masih menjadi tantangan serius di kawasan Asia-Pasifik. Belakangan ini, meluasnya tempat praktek TIP disumbang oleh penyalahgunaan teknologi di kalangan masyarakat awam.
Hal tersebut disampaikan Menlu RI Retno Marsudi saat memberikan sambutan pada Tech Forum of the Bali Process Government & Business Forum di The Hyatt Regency, Sanur, Bali, Kamis (10/8).
"Perdagangan manusia tetap menjadi tantangan serius bagi wilayah kita," kata Retno.
Para pelaku human trafficking, lanjut Retno, kini semakin banyak yang menyalahgunakan teknologi untuk mengeksploitasi korbannya. "Banyak dari mereka akhirnya bekerja di industri penipuan online," dia menyimpulkan.
Disebutkan, pemerintah telah menangani lebih dari 2.800 kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjebak skema serupa di negara tetangga, seperti Kamboja dan Myanmar. Hampir 40 persen dari kasus ini adalah korban perdagangan manusia.
Terkait hal itu, Retno mengimbau agar dilakukan tindakan preventif agar kawasan Asia-Pasifik tidak menjadi pusat TPPO dan perbudakan modern. "Apa yang harus kita lakukan adalah menjadikan wilayah kita sebagai pusat pertumbuhan — bukan pusat perdagangan manusia," kata Retno.
Tindakan preventif ini menjadi tanggung jawab dunia usaha, media dan kesadaran masyarakat di daerah itu sendiri.
"Komunitas bisnis di wilayah tersebut harus mengakui bahwa keuntungan tidak dapat diperoleh dengan mengorbankan hak asasi manusia dan perbudakan," dia melanjutkan.
Dalam kaitan ini, Australia yang bersama Indonesia menjadi pendiri Bali Process menyatakan kemauannya untuk mengambil peran dalam pemberantasan TPPO.
"Kami mau bekerja sama untuk membangun beberapa solusi akuntansi kebijakan praktis untuk rantai pasokan modern yang memerlukan upaya bersama di seluruh bisnis Australia," kata Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, dalam pidato video di Tech Forum of the Bali Process Government & Business Forum.
"Australia berharap dapat bekerja sama dengan Kalian untuk memerangi perdagangan manusia di kawasan ini. Dan forum hari ini merupakan langkah penting untuk mencapainya," dia melanjutkan.
Lebih dari 200 undangan berpartisipasi dalam forum ini – termasuk pejabat tinggi Indonesia, seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkumham Yasonna Laoly. Selain itu, duta besar dari negara-negara anggota Bali Process juga hadir.
The Bali Process adalah forum internasional yang didirikan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 2002. Tujuannya adalah untuk menyediakan forum bagi negara-negara anggota untuk membahas isu-isu terkait penyelundupan manusia, TPPO, kejahatan transnasional, dan lain-lain.
Forum ini beranggotakan 15 orang dari berbagai kawasan dunia bersama dengan empat organisasi kemanusiaan internasional, seperti International Organization for Migration (IOM) dan sebagainya.
https://kumparan.com/kumparannews/bali-process-tppo-masih-jadi-tantangan-serius-kawasan-australia-siap-berperan-20xkOp5IeU5
