Ferdy Sambo Batal Dihukum Mati, Efek KUHP Baru? - Kamplongan
NEWS  

Ferdy Sambo Batal Dihukum Mati, Efek KUHP Baru?

Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana, Briptu Yosua, Ferdy Sambo, menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).  Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana, Briptu Yosua, Ferdy Sambo, menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Mahkamah Agung (MA) mengubah vonis mati Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Apakah keputusan ini dipengaruhi oleh KUHP yang baru?

Majelis hakim Mahkamah Agung belum mengungkapkan pertimbangan hukumnya terkait putusan Sambo. Namun, Gandjar Laksmana Bonaprapta, dosen hukum pidana Universitas Indonesia (UI), menilai putusan itu sedikit banyak dipengaruhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

"Hukuman Ferdy Sambo cs tidak dikurangi, namun diselaraskan dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan pada awal tahun 2023 dan baru berlaku pada tahun 2026. begitu futuristik," ujar Gandjar dikutip dari Twitter pribadinya, Rabu (9/8).

Dihubungi terpisah, Gandjar menjelaskan keterkaitan KUHP baru dengan vonis Sambo. Menurutnya, dalam penerapan suatu undang-undang, ada proses yang disebut masa transisi.

Jadi, meski KUHP baru akan diterapkan pada tahun 2026, proses transisinya sudah dimulai sejak sekarang.

"Dalam hukum pidana, ada masa transisi setiap kali undang-undang baru disahkan. Padahal UU 23/1 yang baru akan mulai berlaku pada tahun 2026, karena telah disahkan dan KUHP lama masih berlaku, penerapan KUHP lama harus mulai menyesuaikan dengan KUHP baru sepanjang masih ada. mungkin." kata Gandar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana Bonaprapta mengikuti Focus Group Discussion membahas masa depan KPK dan revisi UU KPK di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/ 9).  Foto: Jamal Ramadhan/koil
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gandjar Laksamana Bonaprapta mengikuti Focus Group Discussion membahas masa depan KPK dan revisi UU KPK di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Selasa (17/ 9). Foto: Jamal Ramadhan/koil

Gandjar mengatakan, dalam KUHP yang baru, hukuman mati masih ada. Namun ada syarat tambahan yang bisa mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup.

Hal ini tertuang dalam pasal 98 dan 100 KUHP yang baru.

Berikut artikel yang dibaca:

  • Pasal 98

Pidana mati diancam sebagai alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat.

  • Pasal 100

(1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan memperhatikan:

A. penyesalan dan harapan terdakwa untuk perbaikan diri; atau

B. peran tersangka dalam Tindak Pidana.

(2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan.

(3) Masa percobaan selama 10 tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Apabila terpidana dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung.

(5) Penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden.

(6) Apabila dalam masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji dan tidak ada harapan untuk perbaikan, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

  • Pasal 101

Dalam hal permohonan grasi terhadap terpidana mati ditolak dan pidana mati belum dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden .

Bondan menilai majelis hakim khawatir jika vonis Sambo tidak diubah, dia bisa dieksekusi dalam waktu dekat. Dengan demikian, hukuman Sambo diubah menjadi penjara seumur hidup.

"Nampaknya Majelis Kekhawatiran jika putusan kasasi menguatkan pidana mati, eksekusi langsung dilakukan tanpa menunggu berlakunya KUHP baru/2026," dia berkata.

Terdakwa Ferdy Sambo tiba di ruang sidang dalam rangka sidang pembacaan vonis pembunuhan Briptu Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2).  Foto: Iqbal Firdaus/koil
Terdakwa Ferdy Sambo tiba di ruang sidang dalam rangka sidang pembacaan vonis pembunuhan Briptu Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/2). Foto: Iqbal Firdaus/koil

Bondan mengatakan, untuk bisa meninjau kembali putusan hakim, harus membaca semua salinan dan pertimbangannya. Meski menilai hukuman mati sebenarnya pantas untuk Sambo, mengingat pembunuhan berencananya terbukti.

"Kami tidak bisa berhenti memikirkan bagian itu kecuali kemungkinan bahwa Hakim Agung adalah penganut anti hukuman mati. Harus mengecek sejarah putusan masing-masing Hakim Agung," dia berkata.

"Kami tidak mengerti mengapa hakim mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup. Kecuali hakim yang menganut aliran anti hukuman mati. Bagi saya, ini alasan yang cukup untuk menjatuhkan hukuman mati pada Sambo." dia melanjutkan.

Hal senada disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Hardiansyah Hamzah Castro. Menurutnya, ada korelasi antara KUHP baru dengan putusan Sambo.

"Secara implisit ada korelasinya. Dalam KUHP yang baru, terpidana mati yang telah menjalani hukuman 10 tahun penjara dan belum dieksekusi, dapat dipidana seumur hidup. Jadi walaupun KUHP sekarang belum berlaku, namun sangat mempengaruhi penerapan hukuman mati," dia berkata.

"Tapi masalah KUHP yang baru bukanlah hal yang utama bagi saya. Namun, ada masalah dengan aspek non-hukum yang bisa sangat mempengaruhi keputusan hakim. Pendapat masyarakat bahwa orang Sambo adalah gerilyawan, mungkin ada benarnya," dia menyimpulkan.

Soal hukuman seumur hidup terhadap Sambo, sudah berkekuatan hukum tetap alias inrah. Namun, dia masih bisa mengajukan upaya hukum luar biasa alias Judicial Review (PK). Pada saat yang sama, jaksa tidak dapat melakukan upaya ini.

https://kumparan.com/kumparannews/ferdy-sambo-batal-dihukum-mati-efek-kuhp-baru-20xLWnZMcvD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: