Jakarta (ANTARA) –
Ketua Masyarakat Kebijakan Publik (Makpi) Indonesia Riant Nugroho meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di Tanah Air merumuskan kebijakan ramah kota pintar (“smart city”).
Menurut Riant, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, salah satu kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap smart city adalah kebijakan yang mendukung pengembangan infrastruktur digital.
Saat ini, Riant mencontohkan dua kota yang belum memiliki kebijakan smart city friendly, dalam hal ini terkait pembangunan infrastruktur digital, yakni Surabaya, Jawa Timur dan Badung, Bali.
“Dua daerah ini hanya mengintensifkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan efek domino dari ketersediaan infrastruktur digital,” katanya.
Riant mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya belum memiliki kebijakan smart city friendly karena saat ini masih mengenakan tarif sewa yang tinggi untuk pengadaan infrastruktur digital berupa kabel fiber optic dan melarang penyedia infrastruktur membangun jaringan telekomunikasi untuk masyarakat.
Baca juga: Indonesia-China Smart City 2023 dukung pengembangan smart city RI
Baca juga: Kadin: Konsep smart city IKN akan menjadi bukti pencapaian SDGs
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung sudah melakukan kontrak eksklusif dengan menara penyedia sehingga pihak lain tidak dapat membangun menara stasiun pemancar dasar (BTS),” katanya.
Oleh karena itu, ke depannya, Riant mendorong seluruh pemerintah daerah, khususnya Pemkot Surabaya dan Pemkab Badung untuk mulai merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur digital.
Dia mengingatkan kepala daerah dan DPRD tidak hanya fokus pada PAD dalam melayani masyarakat dan membangun daerah. Menurutnya, nilai PAD tidak terlalu berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung dengan adanya infrastruktur digital.
Apa yang dikatakan Riant itu terkait kekhawatiran Menteri BUMN Erick Thohir soal hanya tiga kota di Indonesia yang masuk dalam “The Smart City Observatory” oleh IMD World Competitiveness Center pada 2023.
Menurut Erick, setidaknya Indonesia harus memiliki 10 smart city. Bahkan, Erick mengaku heran dan tidak percaya Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia tidak masuk dalam daftar smart city.
Reporter: Tri Meilani Ameliya
Editor: Herry Soebanto
HAK CIPTA © ANTARA 2023
