Pemerintah Indonesia selalu melibatkan kelompok buruh dalam diskusi tentang perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mendapat masukan dari perwakilan tenaga kerja dari Dewan Serikat Pekerja ASEAN (ATUC) dan beberapa negara lain terkait perlindungan hak-hak pekerja dan keselamatan tenaga kerja.
“Berkaca dari pengalaman Indonesia, pemerintah Indonesia selalu melibatkan kelompok buruh dalam pembahasan mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan,” ujar Mahfud MD yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Politik dan Keamanan ASEAN tahun ini, seperti dikutip dalam tulisannya. disiarkan di Jakarta, Kamis.
Dalam pertemuan dengan delegasi buruh di Jakarta, Rabu (19/7), katanya, pemerintah Indonesia selama ini tidak akan menelantarkan buruh dan akan selalu melakukan dialog dengan buruh ketika menghadapi masalah sosial terkait ketenagakerjaan.
Dewan Serikat Pekerja ASEAN berharap Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN 2023 dapat mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat perlindungan pekerja di kawasan.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud mengatakan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada KTT di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Mei 2023, juga sepakat untuk bekerja sama melindungi kelompok pekerja, terutama mereka yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Presiden Dewan Serikat Buruh ASEAN Andi Gani Nena Wea yang mewakili delegasi buruh pada pertemuan tersebut bersama perwakilan kelompok buruh dari Belgia, Malaysia dan Jepang juga menyampaikan keprihatinan atas tekanan yang dialami serikat buruh di Myanmar.
Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan Belgian International Trade Union Confederation (ITUC) Monina Wong, perwakilan Japan Trade Union Council (JTUC) Yoshiko Norimatsu, perwakilan ITUC Asia Pasifik Patuan Patuan Samosir, Apolinar Tolentino dari BWI International Malaysia, dan Khaing Zar Aung dari CTUM Myanmar.
Terkait hal itu, Mahfud mengungkapkan bahwa ketegangan di Myanmar juga menyulitkan banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia, untuk melindungi para pekerjanya di negara tersebut, terutama yang menjadi korban TPPO.
Meski begitu, Mahfud menilai buruh harus memperkuat kerja sama dan aliansi agar tidak mudah ditekan oleh pihak lain.
“Peran buruh dalam mendukung kehidupan demokrasi, termasuk di Indonesia. Buruh dimanapun harus bekerjasama dengan berbagai pihak, dan tidak bisa lagi ditekan, termasuk di Myanmar,” ujar Mahfud MD.
Baca juga: Menko Polhukam Sebut Usulan Penundaan Pilkada 2024 Tidak Relevan
Baca juga: Mahfud MD: Status Pondok Pesantren Al Zaytun dalam Pembinaan
Pemberita: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
HAK CIPTA © ANTARA 2023