Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan, salah satu hal yang dibahas dalam rapat pimpinan MPR dengan Presiden Jokowi adalah kebijakan jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Muzani mengatakan Jokowi sedang mempertimbangkan penghapusan sistem jalur zonasi tahun depan.
"Oleh karena itu, Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," ujar Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/8).
Sekjen Gerindra mengatakan, kebijakan PPDB banyak menimbulkan masalah baru. Menurutnya, praktik PPDB tidak sesuai dengan tujuannya, yakni untuk pemerataan pendidikan di daerah.
"Yang terjadi sekolah unggulan menjadi unggul, yang tidak unggul malah tidak unggul. Bahkan terjadi ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden mengingatkan, ini memang menjadi catatan bagi pemerintah," kata Muzani.
"Padahal niat mulia, niat mulia, niat baik pelaksanaan kebijakan PPDB belum juga terjadi, bahkan sudah ada permasalahan di hampir semua provinsi," dia menyimpulkan.
Jalur zonasi PPDB menjadi polemik di sejumlah daerah karena orang tua mengeluh anaknya tidak bisa bersekolah sesuai zonasi yang ditetapkan.
Sejumlah kecurangan pun ditemukan, mulai dari pemindahan data anak ke Kartu Keluarga (KK) orang lain hingga dugaan percaloan praktik PPDB. Akibat polemik ini, banyak orang tua yang meminta agar jalur zonasi PPDB dihentikan.
https://kumparan.com/kumparannews/muzani-jokowi-pertimbangkan-hapus-sistem-jalur-zonasi-di-ppdb-tahun-depan-20xSWW35rzN
