Unicef ​​mengajak Pemkot Surabaya Untuk Mengakhiri Pekerja Anak - Kamplongan

Unicef ​​mengajak Pemkot Surabaya untuk mengakhiri pekerja anak

Surabaya (ANTARA) – Dana Anak PBB atau “Dana Anak PBB(Unicef) mengajak Pemerintah Kota Surabaya untuk mengakhiri pekerja anak dengan pendekatan multipihak dan penguatan sistem perlindungan anak.

“Karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, pekerja anak menjadi isu dalam perlindungan anak,” kata Spesialis Perlindungan Anak UNICEF wilayah Jawa, Naning Pudjijulianingsih dalam keterangan tertulis di Surabaya, Minggu.

Hal itu disampaikan Naning saat menggelar diskusi dengan topik “Aksi Bersama Merajut Asa” (Akasa) secara daring yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) dengan Forum Anak Surabaya (FAS) di Surabaya, Sabtu (8/7).

Menurutnya, pekerja anak bukan hanya menjadi masalah di Indonesia dan di Kota Surabaya, tetapi menjadi masalah global. Apalagi, kata dia, dampak pandemi COVID-19 yang tidak hanya terjadi di Indonesia membuat pembatasan yang membuat anak-anak tidak bisa bersekolah atau melanjutkan pendidikan.

“Ini sangat penting, saya berterima kasih kepada bapak ibu dunia pendidikan yang hadir dalam diskusi mengenai hal ini,” kata Naning.

Naning menjelaskan, Unicef ​​merupakan bagian dari PBB yang memiliki mandat atau kewenangan untuk memastikan instrumen internasional terkait pemenuhan dan perlindungan anak dapat diadopsi oleh negara-negara peserta PBB, termasuk Indonesia.

“Pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), maupun pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja (Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) sudah memiliki seperangkat kebijakan hukum yang sangat membatasi anak untuk bekerja di sektor formal, ” dia berkata.

Oleh karena itu, katanya, Unicef ​​bersama International Labour Organization (ILO) mengajak Pemerintah Kota Surabaya untuk mengakhiri pekerja anak dengan pendekatan multipihak dan penguatan sistem perlindungan anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Unicef ​​​​bersama dengan ILO memperkenalkan pendekatan multisektoral untuk menghapus pekerja anak. Pekerja anak juga terkait dengan identitas hukum mereka. Jika anak-anak ini tidak memiliki identitas, akses terhadap layanan dan perlindungan sosial atau layanan lainnya menjadi sulit.

“Kalau dia tidak punya akses ke layanan dasar, berarti dia tidak punya perlindungan. Unicef ​​dan ILO memastikan semua anak di dunia punya identitas hukum,” ujarnya.

Baca juga: KPAI meminta UU Perlindungan Anak melindungi anak yang bekerja di ranah daring

Namun, Naning mengingatkan para pendidik di Surabaya. Hal ini karena merupakan bagian dari upaya pencegahan kekerasan terhadap anak untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Naning meminta para guru untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah untuk mencegah pekerja anak. Termasuk anak-anak dari perdagangan manusia, pernikahan dini, dan bentuk pelecehan anak lainnya.

“Ini bagian dari apa yang bisa dilakukan di tingkat sekolah untuk mencegah anak-anak dianiaya,” ujarnya.

Sebab, menurut dia, Kota Surabaya sedang dalam proses menjadi Kota Layak Anak yang telah menyediakan akses layanan pendidikan dan kesehatan ramah anak. Bahkan pelayanan ketahanan keluarga melalui Pusat Belajar Keluarga (Puspaga) sudah sampai ke tingkat RW.

Selain itu, Kota Surabaya juga mendirikan Panti Asuhan Anak Berprestasi sebagai wadah pengembangan bakat dan minat anak difabel. Serta, memberikan pendampingan layanan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

“Sistem perlindungan anak harus kuat, sehingga partisipasi dalam mengubah perilaku sosial juga harus dilibatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Surabaya mengatakan bahwa Unicef ​​dan FAS berbagi ilmu tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2023. Ini merupakan seri ketiga yang diadakan FAS dengan mengundang Unicef ​​untuk membahas upaya perlindungan anak. Sebab, hingga usia 18 tahun mereka berhak mendapatkan pendidikan,” ujarnya. dikatakan.

Baca juga: Kemnaker luncurkan gerakan bebas pekerja anak di perkebunan sawit
Baca juga: Wagub Lampung ajak semua pihak hapus pekerja anak

Wartawan: Abdul Hakim
Editor: Triono Subagyo
HAK CIPTA © ANTARA 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: