WN Suriah Dan Ukraina Di Bali Divonis 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap E-KTP - Kamplongan
NEWS  

WN Suriah dan Ukraina di Bali Divonis 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap e-KTP

Warga Suriah Mohammad Nizar Zghaib (32) lemas usai divonis 2 tahun kasus suap e-KTP palsu di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (20/7).  Foto: Denita BR Matondang/koil
Warga Suriah Mohammad Nizar Zghaib (32) lemas usai divonis 2 tahun kasus suap e-KTP palsu di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (20/7). Foto: Denita BR Matondang/koil

Warga negara Suriah Mohammad Nizar Zghaib (32) dan warga negara Ukraina Krynin Rodion (39) divonis 2 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Denpasar, Bali, Rabu (9/8). Keduanya terjerat kasus suap pembuatan e-KTP palsu.

Selain divonis 2 tahun penjara, kedua terdakwa juga didenda Rp. 50 juta. Putusan dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Akhyudi.

"Menghukum Mohammad Nizar Zghaib alias Agung Nizar Santoso 2 tahun penjara," kata Hakim Agus.

Hakim menilai kedua warga negara asing itu terbukti bersalah menyuap pejabat negara untuk mendapatkan identitas palsu warga negara Indonesia. Identitas tersebut berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran.

Warga Suriah Mohammad Nizar Zghaib saat sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (20/7/2023).  Foto: Denita BR Matondang/koil
Warga Suriah Mohammad Nizar Zghaib saat sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (20/7/2023). Foto: Denita BR Matondang/koil

Keduanya bersama pegawai spa Nur Kasinayati Marsudiono dan anggota Denma Kodam IX/Udayana Patari Nur Pujud (terdokumentasi di Pengadilan Militer Denpasar) menyuap Sunaryo dan Sudana.

Dalam kasus ini, hakim memvonis Nur dan Sunaryo 1 tahun penjara, sedangkan Sudana 1 tahun, Rabu (26/7) lalu.

Latar Belakang Kasus

Warga negara Ukraina Krynin Rodion (39) menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Kamis (20/7/2023).  Foto: Denita BR Matondang/koil
Warga negara Ukraina Krynin Rodion (39) menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar, Kamis (20/7/2023). Foto: Denita BR Matondang/koil

Dalam dakwaan kejaksaan, kasus ini bermula saat Nizar ditolak membuka rekening di Bank Permata pada Agustus 2022.

Penolakan ini karena Nizar tidak memenuhi syarat sebagai pelanggan. Yakni tidak memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Suriah yang tercatat sebagai salah satu negara berisiko tinggi.

Nizar memutuskan menemui Nur di sebuah restoran di kawasan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Nizar menanyakan tentang tata cara dan syarat membeli tanah dan properti di Indonesia.

Menurut Nur, dia punya KITAP dan uang. Nizar meminta bantuan Nur untuk mencarikan seseorang yang bisa membantu membuat akun. Nur menyetujui permintaan Nizar.

Pada September 2022, Nur menghubungi Patari melalui ponsel untuk membuatkan KTP WNI bagi WNA. Nur dan Patari sepakat bertemu di rumah Patari di Asrama TNI untuk membicarakan hal tersebut.

"Padahal Patari Nur Pujud mengetahui bahwa jika terdakwa adalah orang asing, ia setuju untuk mengurus atau menjadikan terdakwa KTP Indonesia," kata jaksa.

Patari kemudian menghubungi Sudana. Patari dan Nur sepakat bertemu dengan Sudana di sebuah restoran untuk membahas pembuatan KTP KK dan akte kelahiran untuk pembukaan rekening Nizar di Kota Denpasar.

"Walaupun I Ketut Sudana mengetahui bahwa terdakwa adalah orang asing, namun ia tetap bersedia mengurus KTP dengan syarat harus melakukan pemeriksaan iris mata di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar." dia berkata.

Sudana mematok tarif Rp. 17,5 juta untuk identitas palsu Nizar. Sudana kemudian mencari nama-nama yang berunsur Indonesia, khas Bali dan Jawa serta belajar membuat tanda tangan untuk identitas palsu. Nama palsu yang dipilih Sudana diserahkan kepada Nizar melalui Patari dan Nur.

Nizar memilih nama Agung Nizar Santoso dengan tanggal lahir 9 Mei 1990, pendidikan belum tamat SD, nama ibu Qamar zuhaili dan ayah Nazar Mustafa.

Nizar kemudian melakukan pemeriksaan iris di Dukcapil Kota Denpasar didampingi Patari dan Nur. Proses pembuatan KTP gagal karena hasil iris Nizar tidak tercatat di Dukcapil Kota Denpasar.

Sudana meminta bantuan Sunaryo untuk membuat identitas palsu agar Nizar terdaftar sebagai warga Dusun Sekar Kangin.

"Padahal I Wayan Sunaryo mengetahui WNA itu bukan warga yang tinggal di Dusun Sekar Kangin, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar bersedia mengurus pembuatan KK, KTP dan akte kelahiran atas nama Agung Nizar Santoso," lanjut jaksa.

Sunaryo mengisi data kependudukan palsu atas nama Agung Nizar Santoso dengan mengambil KK atas nama I Ketut Sutayer. Alamat di Jalan Kerta Dalem Sari IV Nomor 19 Dusun Sekar Kangin Kota Denpasar Bali. Rumah tersebut merupakan tanah kosong bekas kos-kosan.

Sunaryo menggunakannya untuk mengisi formulir biodata keluarga, formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, surat pernyataan perubahan unsur data kependudukan, biodata penduduk di wilayah NKRI dan WNI di luar wilayah NKRI.

Formulir pelaporan pencatatan sipil dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data, surat keterangan pengganti identitas dan surat pengantar dari kepala dusun yang diketahui oleh kepala desa Desa Sidakarya.

Sunaryo kemudian mengunggah data palsu tersebut ke Taring Dukcapil Kota Denpasar.

Pada Kamis (15/9/2022), Sunaryo mengirimkan foto kartu keluarga atas nama Agung Nizar Santoso ke Sudana melalui Whatsaap. Sudana kemudian memberitahu Patari tentang pencatatan KTP WNI di Kantor Kecamatan Denpasar Utara.

Nizar mencatat data pada Jumat (16/9/2022). KTP Nizar untuk WNI diterbitkan pada Senin (19/9/2022).

Sudana kemudian memproses pemindahan kartu keluarga dan akte kelahiran Nizar di Kantor Dukcapil Kota Denpasar. Sudana menyerahkan identitas tersebut kepada Nizar di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, (20/9/2022).

Dalam kasus ini, total uang yang dikucurkan Nizar kepada Patari untuk mendapatkan identitas palsu adalah Rp. 15,5 juta. Patari menyerahkan Rp 10,5 juta kepada Sudana dan Rp 1 juta kepada Sunaryo.

Pada Oktober 2022, Nur kembali memperkenalkan warga negara Ukraina Krynin Rodion (39) ke jaringannya untuk membuat identitas palsu lagi. Rodion mau membuka usaha.

Nur mematok tarif Rp. 31 juta untuk pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Rodion atas nama Alexandre Nur Rudi pada akhir November 2022.

Dalam hal ini, Patari menerima Rp. 16 juta dan Nur Rp. 15 juta dan dibagikan kepada para terdakwa lainnya. Sudana menerima Rp 10 juta, Nur Rp 8,5 juta dan Sunaryo Rp 2 juta.

Perbuatan Nazir dan Rodion terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP .

https://kumparan.com/kumparannews/wn-suriah-dan-ukraina-di-bali-divonis-2-tahun-penjara-terkait-kasus-suap-e-ktp-20xUBZp4jFn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: